Terbongkar! 45 ASN Ambon Terima SK Kenaikan Pangkat Bodong, Uang Rp74,7 Juta Mengalir

Ambon, indonesiatimur.co – Kasus dugaan pemalsuan Surat Keputusan (SK) kenaikan pangkat Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Ambon mulai menemukan titik terang. Hasil audit Inspektorat Kota Ambon mengungkapkan, sebanyak 45 ASN yang tersebar pada sekitar 20 sekolah diduga menjadi korban penerbitan SK kenaikan pangkat tidak sah atau bodong.

Pengungkapan ini disampaikan Wali Kota Ambon, Bodewin M Wattimena, dalam jumpa pers di Balai Kota Ambon, Senin (09/11/2026). Menurut Wali Kota, dari hasil pemeriksaan yang berlangsung sejak 19 Oktober hingga 6 November 2026, Inspektorat menemukan adanya penyerahan uang sebesar Rp74,7 juta dari 45 ASN. Praktik tersebut juga berdampak terhadap keuangan daerah, dengan kelebihan pembayaran gaji yang sementara dihitung mencapai Rp24,6 juta.

“Hasil audit tersebut mengungkap dugaan praktik pengurusan kenaikan pangkat ASN di luar mekanisme resmi pemerintah, dengan melibatkan sejumlah pihak, termasuk seorang perempuan non-ASN yang merupakan istri dari ASN yang bekerja di lingkungan BKPSDM Kota Ambon,”terangnya.

Dalam pemaparan hasil pemeriksaan, Wali Kota Ambon menjelaskan bahwa audit dilakukan untuk mengungkap fakta penerbitan SK tidak sah, mengidentifikasi modus operandi dan pihak-pihak yang terlibat, menelusuri aliran uang, menghitung kerugian keuangan daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan dan tindak lanjut kepada Wali Kota.

Modus Gunakan Seragam dan Surat Tugas Palsu

Wali Kota jelaskan, hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan, praktik tersebut diduga diawali dengan komunikasi melalui WhatsApp pada 7 November 2025 antara pihak-pihak yang terlibat.

Memasuki Januari hingga Maret 2026, seorang perempuan berinisial GOKS mulai mendatangi sejumlah sekolah dengan menawarkan bantuan pendampingan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) kepada para guru.

“Untuk meyakinkan para ASN, GOKS diduga menggunakan atribut atau seragam ASN serta membawa surat tugas berkop Dinas Pendidikan yang mencantumkan dirinya sebagai konsultan pendidikan,”jelas Wali Kota.

Padahal, Wali Kota katakan, berdasarkan hasil pemeriksaan, surat tugas tersebut tidak pernah diterbitkan oleh instansi terkait.

“Dalam menjalankan aksinya, yang bersangkutan meminta username, password, serta kode akses MyASN milik para guru. Akun tersebut kemudian digunakan untuk mengakses dan mengubah data kepegawaian, termasuk membuat penetapan angka kredit secara manual,”ungkap Wali Kota yang didampingi Sekkot dan Kepala Inspektorat.

Pada April hingga Mei 2026, SK yang diduga palsu mulai diterima sejumlah guru. Kecurigaan muncul setelah beberapa penerima menemukan tanda tangan yang tidak sesuai dengan tanda tangan pejabat berwenang.

Meski salah satu pihak kemudian memblokir kontak komunikasi pada 4 Juni 2026, peredaran SK tersebut tetap berlangsung. Pada Juni hingga Agustus 2026, sejumlah ASN masih menerima SK yang dipersoalkan.

Wali Kota jelaskan, persoalan semakin terungkap ketika para ASN mulai menemukan ketidaksesuaian pembayaran gaji pada Juli hingga Oktober 2026.

Puncaknya, pada 15 Oktober 2026, Kantor Regional IV BKN menyatakan bahwa Pertimbangan Teknis (Pertek) yang menjadi dasar penerbitan SK tersebut tidak pernah diterbitkan.

Tiga Pihak Diduga Terlibat

Dalam hasil audit, Wali Kota terangkan, Inspektorat mengidentifikasi tiga pihak yang diduga memiliki peran berbeda dalam praktik tersebut.

Pertama, GOKS, seorang non-ASN yang merupakan istri ASN di lingkungan BKPSDM Kota Ambon.

Ia diduga berperan menghimpun uang dari para guru, menggunakan akun MyASN milik ASN, membuat atau mengubah penetapan angka kredit, hingga menyerahkan SK yang tidak sah kepada para korban.

Kedua, JM, seorang ASN yang merupakan mantan operator CASN pada BKPSDM Kota Ambon.

Berdasarkan pemeriksaan, JM diketahui menerima dan menginput berkas dari GOKS serta memberikan pendampingan terkait penetapan angka kredit. Namun, Inspektorat menyatakan belum menemukan bukti bahwa JM membuat SK bodong.

“Keterlibatan JM dikategorikan sebagai dugaan pelanggaran prosedur karena membantu proses yang tidak sesuai dengan mekanisme resmi kepegawaian,”tandasnya.

Ketiga, LR, seorang ASN pada BKPSDM Kota Ambon, yang diduga menghubungkan GOKS dengan JM dan para guru serta menyuruh pembuatan penetapan angka kredit secara konvensional.

Inspektorat menduga LR turut serta dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Sementara itu, 45 ASN yang menyerahkan uang dan menggunakan SK tidak sah untuk proses perubahan gaji dikategorikan sebagai korban. Kendati demikian, Pemerintah Kota Ambon juga menyoroti kelalaian para ASN karena mempercayakan pengurusan kenaikan pangkat kepada pihak yang tidak memiliki kewenangan.

45 SK Tidak Memiliki Pertek BKN

Wali Kota menjelaskan, hasil pemeriksaan memastikan bahwa 45 SK kenaikan pangkat yang menjadi objek audit tidak memiliki Pertimbangan Teknis (Pertek) BKN.

Padahal, Pertek BKN merupakan bagian penting dalam mekanisme administrasi kenaikan pangkat ASN sebelum SK diterbitkan secara resmi.

“Inspektorat juga menemukan bahwa proses penerbitan SK tersebut dilakukan di luar mekanisme resmi Pemerintah Kota Ambon melalui BKPSDM,”bebernya.

Bahkan menurutnya, ditemukan kasus ASN yang memegang dua SK sekaligus, yakni satu SK yang diduga bodong dan satu SK asli yang diterbitkan melalui prosedur resmi.

Kondisi ini membuat sejumlah ASN baru menyadari persoalan setelah SK kenaikan pangkat yang mereka urus melalui jalur resmi akhirnya diterbitkan.

Uang Rp74,7 Juta, Kerugian Daerah Rp24,6 Juta

Dari hasil audit terhadap 45 ASN, Inspektorat menemukan penyerahan uang dengan total Rp74,7 juta.

Selain itu, penggunaan SK tidak sah sebagai dasar penyesuaian gaji telah menyebabkan kelebihan pembayaran yang sementara dihitung sebesar Rp24,6 juta.

Nilai tersebut masih akan diteliti dan dihitung kembali secara cermat oleh pemerintah daerah untuk memastikan besaran kerugian keuangan daerah yang sebenarnya.

Pemkot Siapkan Sanksi dan Serahkan ke Aparat Hukum

Menindaklanjuti hasil audit, Inspektorat memberikan sejumlah rekomendasi kepada Wali Kota Ambon.

Pertama, memperkuat sistem pengendalian dan sosialisasi mekanisme kenaikan pangkat kepada seluruh ASN agar tidak mudah mempercayakan pengurusan administrasi kepegawaian kepada pihak yang tidak berwenang.

Kedua, memperketat pengamanan akun dan akses MyASN. Setiap ASN diingatkan agar tidak memberikan username, password, maupun kode akses kepegawaian kepada pihak lain.

Ketiga, melakukan verifikasi terhadap seluruh 45 SK yang menjadi objek pemeriksaan, termasuk mencocokkan data kepegawaian dengan dokumen Pertek BKN.

Keempat, membenahi sistem pengendalian administrasi dengan memisahkan fungsi pengusul, verifikator, dan pelaksana pembayaran gaji. Setiap SK wajib diverifikasi terlebih dahulu sebelum dijadikan dasar perubahan gaji ASN.

Kelima, menetapkan sanksi administratif kepegawaian terhadap pihak-pihak yang terbukti melakukan pelanggaran serta mempertimbangkan penerusan perkara kepada aparat penegak hukum.

Wali Kota juga tegaskan, telah memerintahkan bagian hukum untuk membawa hasil pemeriksaan beserta bukti SK asli dan SK yang diduga palsu kepada aparat penegak hukum agar diproses sesuai ketentuan perundang-undangan.

Wali Kota menjelaskan, hasil audit Inspektorat merupakan temuan awal untuk mengungkap persoalan tersebut. Penetapan unsur pidana, tersangka, maupun pihak yang bertanggung jawab secara hukum menjadi kewenangan aparat penegak hukum.

Wali Kota berharap proses penanganan kasus ini dapat memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi momentum pembenahan tata kelola administrasi kepegawaian.

“Kasus ini juga menjadi peringatan bagi seluruh ASN agar tidak mengambil jalan pintas dalam mengurus kenaikan pangkat. Sebab, seluruh proses administrasi kepegawaian harus dilakukan melalui mekanisme resmi dan sistem yang telah ditetapkan pemerintah,”Wali Kota mengingatkan .

Di sisi lain, pemerintah daerah dituntut memperkuat pengawasan agar praktik serupa tidak kembali terjadi di lingkungan organisasi perangkat daerah maupun satuan pendidikan di Kota Ambon. (it-02)